KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

nama     : fajar jatnika

kelas     : 1EB12

NPM    : 22210552

KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

A.      PENGERTIAN

            Kebijakan perekonomian adalah suatu kebijakan yang diberikan pemerintahan dalam mengambil keputusan dan atau kebijakan di bidang ekonomi. Kebijakan ini bias juga berfungsi untuk menentukan system perpajakan, suku bunga dan anggaran pemerintah serta pasar tenaga kerja.  Kebijaka ekonomi sangat berguna bagi kenegaraan khususnya, karena kebijakan inilah yang mengatur semua laju perekonomian si suatu kenegaraan.  Kebijakan ini bias juga terpengaruh oleh lembaga-lembaga internasional khususnya lembaga- lembaga internasional yang berhubungan dan memang bergerak di bidang ekonomi seperti internasional monetary fund (IMF) dan bank dunia sebagai pengawas langsung dalam suatu kebijakan itu sendiri, serta bias juga dijadikan ajang politik bagi pemegang kekuasaan di suatu Negara tersebut.

            Dalam kebijakan perekonomian banyak cara yang biasanya digunakan oleh suatu Negara salah satu contoh yang biasanya di pakai ialah kebijakan fiscal.  kebijakan fiscal adalah suatu kebijakan pemerintah mengenai ekonomi yang bertujuan untuk mengelola, menjaga serta mengarahkan perekonomian suatu Negara ke kondisi yang lebih baik, caranya dengan mengubah permintaan dan penerimaan suatu pemerintah.

B.      Macam-macam kebijakan

            Kebijakan fiscal hanyalah salah satu contoh dari cara suatu pemerintah memberikan kebijakan di suatu Negara tersebut. tetapi memang harus kita ketahui bahwa kebijakan fiscal memang paling banyak di pakai oleh Negara-negara di dunia.

Di bawah ini ialah macam-macam kebijakan yang ada di dunia, antara lain :

·         Kebijakan anggaran

Kebijakan anggaran ialah suatu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang berfungsi atau berguna untuk mengelola suatu perekonomian. Sebagian besar Negara yang menggunakannya berhasil mengeluarkan uang baru dengan cara meminjam pinjaman kapeda bank centra risiko yang timbul apabila pemerintah menempuh kebijakan ekonomi seperti itu adalah adanya inflasi. Oleh karena itu, cara penciptaan uang untuk tujuan pembiayaan pembelanjaan sebenarnya tidak dapat di terima dan kurang dapat di pertanggungjawabkan secara ekonomis. Kebijakan ini memberikan pilihan kepada pemerintah Negara untuk mengajukan pinjaman. Dengan cara memberikan obligasi dan surat-surat berharga pinjaman bias dilakukan dengan dua cara yaitu dengan meminjam di dalam negeri sendiri tanpa adanya akibat terhadap jumlah persediaan sumber-sumber ekonomi yang ada untukperekonomiannya, selain itu pemerintah juga bias meminjam dari luar negeri dengan akibat menambah sumber-sumber nilai yang bias di pergunakan.

·         Kebijakan moneter

Kebijakan moneter terbagi menjadi 8 bagian kebijakan. Yaitu :

o   Kebijakan diskonto (disconto policy) adalah sebuah kebijakan yang bergerak di bagian suku bunga, yang khususnya ialah menentukan tingkat suku bunga.

o   Kebijakan pasar terbuka (open marketing policy) adalah kebijakan yang berhubungan erat dengan penjualan dan pembelian surat-surat berharga.

o   Kebijakan perbandingan cadangan kas (cash reserve ratio policy) adalah kebijakan yang bertujuan untuk menentukan antara kas dengan kredit di masyarakat

o   Margin requirements digunakan untuk membatasi penggunaan tujuan-tujuan surat-surat berharga.

o   Moral suasion untuk mempengaruhi sikap lembaga moneter dan individu yang bergerak di bidang moneter.

o   Politik uang ketat (tight money policy)

o   Politik uang longgar (easy money policy), dan

o   Kebijakan keuangan lainnya seperti, devaluasi, revaluasi, dll

·         Kebijakan fiscal

Sudah di ketahui di tulisan di atas bahwa kebijakan fiscal ialah salah satu cara penentuan kebijakan yang sangat banyak di pakai di Negara-negara di dunia, kebijakan fiscal di sini ialah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan pendapatan dan pengeluaran di suatu Negara. Artinya kebijakan inilah yang mengatur tentang pendapatan dan pengeluaran. Kebijakan ini mempunyai 2 aspek penting di dalamnya yaitu :

o   Aspek kuantitatif, ialah aspek yang berhubungan dengan jumlah uang yang harus di ambil atau di tarik dan jumlah uang yang harus di belanjakan.

o   Aspek kualitatif, ialah suatu aspek yang berhubungan dengan jenis-jenis pajak, pembayaran dan subsidi di suatu Negara tersebut.

·         Kebijakan keuangan internasional

Kebijakan keuangan internasional ialah suatu kebijakan yang diambil pemerintah di bidang keuangan dalam hubungannya dengan dunia internasional. Jadi kebijakan inilah yang nantinya menguruskan kebijakan-kebijakan perekonomian dunia untuk Negara. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan subsidi pada industry, seperti mengadakan proteksinois dengan merendahkan atau menekan harga penjualan, mengawasi ekspor dan impor dan atau mengatur barang yang bersangkutan untuk mencapai barang stabil, mengadakan persetujuan komoditi dan lain sebagainya.

·         Kebijakan perdagangan

Kebijakan perdagangan ialah kebijakan yang di tempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan dan menyempurnakan system perdagangan, dengan tujuan peningkatan pendapatan pada produsen, melancarkan arus barang dan jasa, meningkatkan kegiatan volume ekspor yang dapat memperbesar penerimaan devisa. Sama seperti kebijakan fiscal, kebijakan perdagangan pun mempunyai aspek tersendiri yaitu seperti

o   Ekspor meningkat

o   Impor akan di tekan

o   Investasi baru dapat dorongan

o   Pengangguran dapat di tekan

o   Pendapatan di masyarakat bias di ratakan

·         Kebijakan penyesuaian harga BBM

Merupakan kebijakan yang di tempuh oleh pemerintah untuk mengamankan harga BBM terhadap harga barang dan jasa secara bertahap dengan mengurangi subsidi BBM, jelas sekali bahwa kebijakan inilah yang mengatur harga bahan bakar minyak, ikut mengatur dan lainnya.

·         Kebijakan deregulasi

Kebijakan deregulasi adalah kebijakan yang bertugas untuk mengurangi peraturan-peraturan yang menghambat peningkatan ekonomi. Tujuan umum kebijakan ini ialah :

o   Memerangi ekonomi biaya tinggi

o   Mengurangi ongkos produksi

o   Mengurangi harga jual barang bagi konsumen